CILACAP- Ratusan kepala desa (kades) se-Kabupaten Cilacap, Senin (27/7), mendatangi Kantor Bupati Cilacap untuk mengembalikan komputer program Sistem Informasi Managemen Pemerintahan Desa (Simpemdes).
Mereka mulai berdatangan di halaman parkir Pemkab pada pukul 11.10. Para kepala desa datang secara berombongan per kecamatan dengan naik mobil. Sedangkan komputer yang hendak dikembalikan diangkut dengan colt pikup, mobil bok dan truk.
Di antaranya komputer dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Binangun diangkut dengan mobil bok R-1651-BB. Sedangkan 16 set komputer dari Kecamatan Adipala diangkut dengan truk R-1401-SB.
’’Semua desa di Kecamatan Adipala datang ke pendopo sambil membawa 16 set komputer program Simpemdes dari 16 desa yang ada di wilayah Adipala,’’ kata Kades Penggalang, Sutarnyo SH, kemarin.
Para kades sengaja datang ke pendopo untuk mengembalikan komputer tersebut karena program Simpemdes ternyata bermasalah. Bahkan kasus Simpemdes kini sedang dalam proses penyidikan Polwil Banyumas.
Kades Citepus, Kecamatan Jeruklegi, Mistam mengatakan, semua kades telah menjadi korban kebijakan program Simpemdes. Untuk itu, kades tidak mau disalahkan.
Untuk itu, komputer akan dikembalikan dan para kades sepakat meminta kembali uang alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 48 juta yang dulu digunakan untuk membiayai program tersebut.
’’Komputer ini terpaksa dikembalikan karena kami tidak ingin terjebak pada kesalahan hukum,’’ katanya.
Uang ADD
Hal serupa juga dikemukakan M Tachyat, Kades Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan. Dia minta uang ADD sebesar Rp 48 juta yang dulu digunakan untuk membeli komputer program Simpemdes dikembalikan ke desa. Uang itu akan digunakan untuk membiayai program pembangunan.
’’Program Simpemdes kini jadi masalah. Kades tidak ingin dijadikan korban. Sebab kades dipaksa untuk menerima program tersebut,’’ jelasnya.
Kades Kroya, Ny Maimanah mengatakan, semua kades di wilayah Kecamatan Kroya ikut datang ke pendopo. Tapi kedatangannya tidak membawa komputer.
Alasannya, takut komputer itu hilang sehingga pihaknya yang jutru disalahkan.
Setelah menunggu sekitar dua jam, rombongan kades akhirnya diizinkan masuk ke pendopo. Mereka lalu menyampaikan aspirasinya di hadapan Asisten Sekda Bidang Pemerintaha Eddy Hidayat SH MH dan Kepala Badan Kesbangpolinmas, Drs H Yayan Rusyawan Effendi.
Kades Kesugihan Kidul, Saridjo mengatakan, sejak awal kades menolak Simpemdes dibiayai dengan ADD. Bahkan kades mengusulkan agar program itu ditunda tahun berikutnya. Tapi semua masukan itu ditolak dan kades dipaksa untuk menerima Simpemdes. (ag-55)
Mereka mulai berdatangan di halaman parkir Pemkab pada pukul 11.10. Para kepala desa datang secara berombongan per kecamatan dengan naik mobil. Sedangkan komputer yang hendak dikembalikan diangkut dengan colt pikup, mobil bok dan truk.
Di antaranya komputer dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Binangun diangkut dengan mobil bok R-1651-BB. Sedangkan 16 set komputer dari Kecamatan Adipala diangkut dengan truk R-1401-SB.
’’Semua desa di Kecamatan Adipala datang ke pendopo sambil membawa 16 set komputer program Simpemdes dari 16 desa yang ada di wilayah Adipala,’’ kata Kades Penggalang, Sutarnyo SH, kemarin.
Para kades sengaja datang ke pendopo untuk mengembalikan komputer tersebut karena program Simpemdes ternyata bermasalah. Bahkan kasus Simpemdes kini sedang dalam proses penyidikan Polwil Banyumas.
Kades Citepus, Kecamatan Jeruklegi, Mistam mengatakan, semua kades telah menjadi korban kebijakan program Simpemdes. Untuk itu, kades tidak mau disalahkan.
Untuk itu, komputer akan dikembalikan dan para kades sepakat meminta kembali uang alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 48 juta yang dulu digunakan untuk membiayai program tersebut.
’’Komputer ini terpaksa dikembalikan karena kami tidak ingin terjebak pada kesalahan hukum,’’ katanya.
Uang ADD
Hal serupa juga dikemukakan M Tachyat, Kades Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan. Dia minta uang ADD sebesar Rp 48 juta yang dulu digunakan untuk membeli komputer program Simpemdes dikembalikan ke desa. Uang itu akan digunakan untuk membiayai program pembangunan.
’’Program Simpemdes kini jadi masalah. Kades tidak ingin dijadikan korban. Sebab kades dipaksa untuk menerima program tersebut,’’ jelasnya.
Kades Kroya, Ny Maimanah mengatakan, semua kades di wilayah Kecamatan Kroya ikut datang ke pendopo. Tapi kedatangannya tidak membawa komputer.
Alasannya, takut komputer itu hilang sehingga pihaknya yang jutru disalahkan.
Setelah menunggu sekitar dua jam, rombongan kades akhirnya diizinkan masuk ke pendopo. Mereka lalu menyampaikan aspirasinya di hadapan Asisten Sekda Bidang Pemerintaha Eddy Hidayat SH MH dan Kepala Badan Kesbangpolinmas, Drs H Yayan Rusyawan Effendi.
Kades Kesugihan Kidul, Saridjo mengatakan, sejak awal kades menolak Simpemdes dibiayai dengan ADD. Bahkan kades mengusulkan agar program itu ditunda tahun berikutnya. Tapi semua masukan itu ditolak dan kades dipaksa untuk menerima Simpemdes. (ag-55)
Free Download Manager
1 comments:
Sungguh sangat disayangkan , terdapat program yg bermasaLah seperti ini , , ,aLhamdulilah para perangkat desa msh punya hati nurani , ,untuk meLakukan tindakan yang benar
Post a Comment